KAPOL.ID –
Hasil riset yang dilakukan beberapa lembaga menunjukkan kampus perguruan tinggi justru menjadi persemaian paham intoleransi karena penyalahgunaan fungsi rumah ibadah di dalamnya.
Demikian dikatakan Plt Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Moch Chairil Anwar pada Dialog Publik Pelibatan Sivitas Akademika Dalam Pencegahan Terorisme Melalui FKPT Jawa Barat di Aula Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Selasa (18/8/2020).
“Gerakan teror berawal dari intoleransi yang kemudian mengarah pada radikalisasi, persekusi, dan kemudian ujungnya adalah terorisme.”
“Oleh karena itu, harus ada perhatian khusus dari semua pemangku kepentingan kampus agar mencegah tindakan penyalagunaan rumah ibadah sebagai tempat memupuk intoleransi,” katanya.
Diskusi menghadirkan pembicara pakar dan pemerhati terorime Irjen Pol (Purn) Ir Hamli, mantan narapidana terorisme Kurnia Widodo. Dosen Unsil Acep Joni Saeful Mubarok, dan peneliti LIPI Amir Mudzakkir.
Rektor Unsil Prof Dr Rudi Priyadi, mengungkapkan keprihatinan dengan fakta tersebut.
Padahal kampus berperan untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis dan idealisme yang kuat berbasis kebebasan akademik
“Unsil harus menjadi bagian dari solusi penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan, memperkuat bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan bak dari dalam dan luar,” katanya.
Salah satu pembicara, Kurnia Widodo menyampaikan pengalaman hidup yang sempat menjadi bagian dari jaringan kelompok terorisme.
Ia menegaskan faktor utama paham radikal adalah ideologi yang telanjur ada dalam benak orang. Dan untuk penyadarannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
“Sedangkan faktor lain seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan, keluarga, atau dendam adalah faktor tambahan saja. Yang utama adalah ideologi.”
“Buktinya, paham radikal bisa menerpa siapa saja dari berbagai kalangan, birokrat, lulusan pendidikan kedinasan, bahkan dari unsur aparat keamanan negara,” ujar Kurnia yang juga alumni NII.
Ketua FKPT Jabar Yaya Sunarya mengungkapkan FKPT sudah ada di 32 provinsi dan mitra menjadi strategis BNPT dan seluruh unsur masyarakat dalam menangkal paham tersebut. ***
