oleh

Urgensi Debat Calon

Oleh Erlan Suwarlan
(Dosen FISIP Universitas Galuh)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan Debat Publik Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pilkada serentak (05/11/2020). Pelaksanaan debat kali ini berbeda dari biasanya karena digelar dalam suasana pandemi covid-19, rasa dan kesannya pun menjadi berbeda pula.

Di luar pihak yang menyatakan bahwa debat publik/calon bukan budaya kita, penulis menilai bahwa debat publik bukan saja sebagai tahapan prosedural tetapi memiliki nilai edukasi politik, terlebih di masa transisi demokrasi seperti saat ini. Edukasi ini berlaku bagi semua pihak, sekurang-kurangnya bagi: peserta, penyelenggara, dan masyarakat. Edukasi ini pun sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi.

Debat calon bukan kegiatan formalitas melainkan kegiatan bergengsi khususnya bagi para calon. Para calon akan terlihat kemampuan komunikasinya, akan terlihat gesturnya, akan terlihat kemampuannya dalam menjawab pertanyaan secara spontan. Spontanitas mencerminkan intelektualitas dan wawasannya.

Setiap calon dituntut memiliki banyak pengetahuan dalam banyak hal. Dalam tulisan ini, penulis menyederhanakan dalam tiga hal saja. Pertama, paham urusan pemerintahan. Dalam hal ini ia dituntut mengetahui persis apa saja yang menjadi urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Bisa kita bayangkan misalnya jumlah urusan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan berjumlah 32 (tiga puluh dua) urusan.

Dimana urusan wajib terbagi menjadi dua, yakni urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial.

Sementara untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan; dan kearsipan.

Selanjutnya adalah urusan pilihan yang meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian; dan transmigrasi. Melihat jumlah urusan tersebut, jelas tidak bisa instan untuk dapat memahaminya dengan baik. Memahami urusan-urusan tersebut tidak dapat disepelekan dan menjadi salah satu modal untuk tampil dengan baik.

Kedua, para calon hendaknya paham pula terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota. Pentingnya memahami hal ini misalnya adalah untuk menakar relevansinya dengan visi, misi, dan program kerja yang hendak dicapainya, sehingga menjadi rasional, terukur, faktual, dan faktual. Bukan hal yang mengawang-awang apalagi ”misterius”.

Dalam setiap urusan pemerintahan ada potensi dan ada masalah, maka visi, misi, dan program kerja mengelaborasi pengetahuan tentang potensi dan permasalahan tersebut yang ditandai dengan dimilikinya sejumlah alternatif gagasan/solusi dari setiap aktivitas urusan dengan melihat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

Visi, misi, dan program kerja yang disampaikan dalam debat publik/calon adalah dokumentasi janji politik yang mesti direalisasikan dan dipertanggungjawabkan pada saat terpilih. Seringkali kekecewaan muncul tatkala terjadi disparitas antara janji politik dengan pelaksanaannya. Kekecewaan tersebut bisa menggerus legitimasi sosiologisnya yang dicirikan dengan turunnya kepercayaan publik, terutama dari para pendukungnya. Pada sisi inilah letak urgensi debat calon, yakni sebagai daya tarik pemilih dan mengukur kapasitas calon berkaitan dengan visi, misi, dan program kerjanya.

Ketiga, memahami regulasi. Dalam hal ini yang dimaksud terutama regulasi-regulasi yang berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan. Kelak, dalam posisinya sebagai decision maker tentu akan bergumul dengan sejumlah kebijakan yang akan digulirkannya. Berkaitan dengan kebijakan, maka aktivitas ini akan (selalu) melibatkan lintas aktor dan sektor. Lagi-lagi, di sini diperlukan sejumlah pengetahuan yang tidak sederhana.

Kaitannya dengan pemahaman regulasi ini termasuk pemahaman koordinasi antar lembaga. Tahu cara, paham dengan siapa harus berkomunikasi dalam konteks agar praktik politik-pemerintahan menjadi lebih baik dan terus semakin membaik antar periodenya. Kalau tidak ada perbaikan, buat apa ada pemilihan?

Modal Elektoral
Menjelang kontestasi, para calon bisa dipastikan berlomba secara massif menghimpun berbagai kekuatan dan mengatur strategi untuk merebut kursi kepemimpinan. Sekurang-kurangnya para calon dituntut memiliki 3 (tiga) modal sekaligus, yakni: Modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial.

Modal politik berupa dukungan politik dari berbagai unsur. Modal ekonomi berkaitan dengan kekuatan finansial. Kerja politik membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, terlebih proses politik saat ini seringkali disebut high cost politic (politik berbiaya tinggi). Terkenal saja tidak cukup untuk bisa terpilih. Dengan kata lain, dapat dikatakan mustahil terpilih jika tidak memiliki “gizi” yang cukup.

Modal sosial berkaitan dengan track record investasi sosial di masyarakat selama ini, dimana modal sosial yang baik adalah cerminan bahwa calon mengenal dan dikenal di daerahnya serta banyak memberikan kontribusi terhadap kemajuan masyarakatnya. Tentu yang paling baik adalah modal sosial yang terbangun secara alamiah, bukan “polesan” yang dilakukan menjelang kontestasi. Semakin banyak modal elektoral yang dihimpunnya, maka ia semakin mendekati pintu masuk untuk merebut kekuasaan.

Debat Minim Akses
Saat ini debat calon bukan barang baru lagi, namun masih menarik animo masyarakat. Banyak even serupa di banyak tempat yang dinilai kaku, bahkan “garing”, baik dari sisi penyelenggaraan atau konten acaranya sampai pada substansi atau bahkan performa calon. Ekspektasi publik sesungguhnya begitu besar terutama bagi kalangan intelektual, pegiat demokrasi, aktivis, akademisi, politisi, birokrat, dan bahkan hingga obrolan-obrolan “vulgar” di warung kopi.

Ekspektasi tersebut sejatinya dapat dijawab dengan baik, mengingat kegiatan debat publik pasangan calon ini menjadi kebutuhan semua pihak, terutama para bagi para pemilih. Kegiatan itu merupakan bagian kecil/alternatif yang rasional bagi para pemilih untuk mengenal para calon melalui visi, misi, dan program yang disampaikan.
Penyelenggaran debat calon dalam suasana pandemi covid-19 jelas gaungnya berbeda dengan suasana normal. Meski KPU sudah menyediakan berbagai media agar publik bisa mengaksesnya, namun dirasakan bahwa daya jangkaunya masih sangat terbatas.

Keluhan sebagai masyarakat misalnya muncul berkaitan dengan jaringan signal, tv lokal yang daya jangkaunya terbatas, akses internet yang menyedot kuota besar, akses yang ada sering terjadi buffering, dan sejumlah keluhan lainnya.

Jika melihat fenomena tersebut, beberapa pertanyaan yang bisa dimunculkan berkaitan dengan minimnya akses dan menarik implikasinya terhadap tingkat partisipasi politik misalnya: Berapa persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bisa mengakses? Berapa persen pemilih pemula yang bisa mengakses? Berapa persen pemilih perempuan bisa mengakses? Berapa persen pemilih usia lanjut yang bisa mengakses? Berapa persen kalangan difabel yang bisa mengakses?

Pentingnya debat calon untuk bisa diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali sebab para pemilih tidak bisa mengenal segala hal tentang para calon. Bisa diukur seberapa banyak yang mengetahui track record para calon? Visi, misi, dan program menjadi alternatif untuk mengenal calon dan menjadi referensi penting bagi para pemilih untuk menentukan pilihannya secara sadar dan bertanggung jawab. Di mana salah satu aksesnya adalah penyelenggaraan debat calon. Keterbatasan akses bisa berimplikasi terhadap tingkat partisipasi politik.

Meski media yang digunakan bagi kalangan tertentu cukup efektif dan efisien, namun keluhan-keluhan tadi harus segera disiapkan jawaban dan antisipasinya dalam penyelenggaraan debat sesi selanjutnya.***

Komentar