KAPOL.ID –
Dialog antara pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bersama Budayawan se-Jabar diperlukan sebelum adanya pembangunan Gedung Pusat Budaya di daerah.
Hal tersebut dilontarkan oleh anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid saat melakukan lawatan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Sabtu (20/02/2021).
“Pembangunan Gedung Pusat Budaya yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di sejumlah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dari anggaran APBD jangan sampai seperti yang ada di Subang dan Sumedang,” kata Ali Rasyid saat dialog.
Saat di Subang, Gedung Kesenian yang dibangun tidak sesuai dengan anggaran dan peruntukannya, bisa dikatakan seperti sangkar japati seperti penuturan warga.
“Yang saya tahu anggaran APBD yang dialokasikan mencapai Rp 33 miliar, sekarang dengan kondisi seperti ini baru terpakai Rp 6 miliar dan parahnya gedung ini masih belum bisa difungsikan.”
“Saya jadi bingung gedung ini sebetulnya buat apa,” ucap Ali.
Saat ke Sumedang pun tak kalah membingungkan. Belum saja diresmikan sudah ambruk.
Menurut Ali Rasyid, usai peninjauan di lapangan setidaknya ada dua poin besar. Pertama, tidak adanya keterlibatan budayawan saat membangun Gedung Kesenian dan Kebudayaan.
Kedua, tidak adanya studi kelayakan saat merencanakan pembangunan gedung yang lokasinya di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota tersebut.
“Gedung yang dibangun untuk melestarikan Budaya Sunda kok tidak melibatkan budayawan.”
“Yanf mengisi kegiatan, beraktifitas keseniannya dan yang lebih tahu budaya lokalnya kan mereka,” kata Ali.
Selain itu, lanjut Ali, studi kelayakan sebelum dilakukan pembangunan sangatlah penting.
Mulai dari lokasi yang strategis, kontur tanah, akses, infrastrukturnya dan lain-lain yang dibutuhkan agar setelah jadi gedung tersebut berkelanjutan pemanfaatannya dan pemeliharaannya.
“Kalau gedung sudah jadi tapi belum diresmikan tiba-tiba ambruk karena diterpa angin yang kencang.”
“Apa kita akan menyalahkan angin? kan tidak juga, makanya dibutuhkan studi kelayakan tersebut,” jelas Ali Rasyid.
Ia menyarankan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat untuk bisa melakukan dialog bersama Budayawan se-Jawa Barat.
Agar dapat menemukan solusi dan dapat meng-clear-kan isu yang liar bergulir tentang Gedung Kesenian itu. (Fjr)***
