CIAMIS, (KAPOL) – Ketidakselarasan perencanaan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis disoroti Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya (AMCR), Senin (25/11/2019), di halaman gedung DPRD.
Gabungan mahasiswa dari Universitas Galuh, IAID, STAI Maarif, Stikes Muhammadiyah itu mendesak Pemkab Ciamis terbuka.
“Kami meminta kejelasan Pemda Ciamis dalam perencanaan penurunan angka kemiskinan yang tidak sinkron antara RPJMD, Raperda APBD dan rancangan plafon prioritas anggaran sementara 2020,” kata koordinator lapangan Rizal Akbar.
Selain itu, AMCR meminta Pemda Ciamis untuk merevisi Raperda APBD tahun 2020 tentang anggaran Penyediaan Makan dan Minum sebesar 2,9 miliar yang melebihi batas rancangan PPAS tahun 2020 sebesar 2 miliar.
Termasuk mendorong optimalisasi keterbukaan informasi dan dokumen daerah yang menjadi hak informasi publik.
“Bilamana 3 poin tuntutan kami tidak terpenuhi, maka dengan tegas Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pemkab Ciamis,” katanya.
Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana SH, menjelaskan, perencanaan penurunan angka kemiskinan tahun 2020 dapat berbeda dengan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RPJMD dan Raperda APBD karena bersifat sementara dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Sedangkan anggaran penyediaan makan dan minum Bupati dan Wakil Bupati Ciamis tahun 2020, menurut Nanang, tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun dapat digunakan juga untuk kebutuhan organisasi kemasyarakatan.
“Untuk keterbukaan informasi dan dokumen daerah silakan melayangkan surat dan kami akan memberikannya selama dokumen dan informasi tersebut tidak bersifat rahasia,” ujar Nanang.
Massa aksi sempat meminta Ketua DPRD Ciamis menandatangani surat kesepakatan Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya berisi tuntutannya. Namun ketua DPRD Ciamis menolak karena dirinya bukan bagian Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya.
