Beda dengan KPU, Bawaslu Nyatakan Laporan Iwan Saputra tidak Kadaluwarsa

  • Bagikan
Khoerun menyatakan bahwa kalau laporan Iwan Saputra sudah kadaluwarsa, Bawaslu tidak mungkin meneruskan laporan dugaan pelanggaran administrasi ke KPU. (Foto: kapol.id/Amin R. Iskandar)

KAPOL.ID—Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa laporan atas nama Iwan Saputra—terkait dugaan pelanggaran administrasi—tidak kadaluwarsa.

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya; yang tertuang dalam Pengumuman KPU Nomor 15/PY.02.1-PU/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020.

Pada Poin 1 Kesimpulan, KPU menyatakan, “Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diajukan oleh pelapor atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si diajukan melewati tenggang waktu, sehingga terhadap laporan tersebut tidak dapat diterima.”

“Kenapa kami melakukan itu (meneruskan laporan dugaan pelanggaran administrasi), karena kami menganggap itu tidak kadaluwarsa,” ujar Khoerun Nasichin, Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (19/1/2021).

Bawaslu sendiri, terang Khoerun lebih lanjut, berpegang pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wali Kota.

Pada Bab II (Laporan) Bagian Satu (Umum) Pasal 4 (Poin 2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 termaktub “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.”

“Jadi, kejadiannya bisa saja satu bulan yang lalu, tetapi si pelapor mengetahuinya di rentang tujuh hari sebelum melaporkan, itu bisa kami terima sebagai bentuk laporan, dan ditangani penanganannya oleh Bawaslu,” lanjutnya di Gedung DPRD.

Untuk memastikannya, kata Khoerun, Bawaslu akan mengonfirmasi kepada pelapor ihwal waktu mengetahui kejadian. Jika jawabannya lebih dari tujuh hari, Bawaslu akan menolak laporan tersebut.

“Ada juga beberapa laporan yang kami tolak, tidak kami tindak lanjuti. Karena setelah dikonfirmasi, ternyata lewat dari masa tujuh hari itu,” tandas Khoerun.

  • Bagikan