KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terus berinovasi meningkatkan pelayanan aspirasi masyarakat. Terbaru, DPRD Jabar siap meluncurkan aplikasi layanan aspirasi bernama “Gara” yang bisa diakses 24 jam non-stop.
Sekretaris DPRD Jabar, Dr. H. Dodi Sukmayana, SE., MM., mengatakan aplikasi Gara hadir untuk membuka ruang aspirasi seluas-luasnya tanpa sekat birokrasi.
“Sebagai wakil rakyat, peran itu tidak ada batas ruang, waktu, maupun pakaian. Melalui aplikasi Gara, DPRD Jabar bisa menerima aspirasi kapan pun, 24 jam, Aspirasi yang masuk akan langsung diteruskan ke OPD bersangkutan lengkap dengan rekomendasi dewan, sehingga prosesnya transparan dan terukur,” ujar Dodi, di Rooftop DPRD Jabar, Senin (29/9/2026).
Menurut Dodi, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara tertulis maupun langsung melalui aplikasi tersebut. Bahkan perkembangan usulan bisa dipantau sampai direkomendasikan ke Dinas terkait.
Selain Gara, Sekretariat DPRD Jabar juga akan meluncurkan portal ALAM (Aplikasi Layanan Elektronik Media) pada akhir tahun ini. Portal ini disiapkan untuk memvalidasi kerja sama media sekaligus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui penguatan PPID.
Inovasi tersebut mendapat sambutan positif dari legislatif. Namun Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, H. Daddy Rohanady, mengingatkan agar pembukaan kanal aspirasi tidak memicu harapan palsu.
Daddy mengungkapkan fakta fiscal gap yang terjadi selama belasan tahun menjadi anggota dewan. Dari puluhan ribu proposal yang masuk setiap tahun, hanya sebagian kecil yang terakomodir APBD.
“Pengalaman di Badan Anggaran, dari sekitar 44.000 proposal yang masuk baik dari dewan maupun masyarakat, yang terakomodir paling sekitar 12.000. Ada fiscal gap puluhan ribu proposal yang tidak tertampung. Jangan sampai pintu aspirasi yang dibuka lebar ini justru memberi harapan palsu bagi warga,” tegas Daddy.
Karena itu, Daddy meminta agar sistem Gara dilengkapi kanalisasi dan edukasi usulan. Usulan masyarakat harus diselaraskan dengan program prioritas Pemprov Jabar seperti infrastruktur jalan, irigasi, hingga persoalan sampah.
“Masyarakat tentu boleh mengusulkan apa saja, tetapi harus ada kanalisasi dan edukasi. Usulan harus disesuaikan dengan skala prioritas dan arah pembangunan Pemprov Jabar agar bisa terealisasi dan tidak terbuang sia-sia,” pungkasnya.
Kolaborasi kemudahan akses teknologi dan penyelarasan prioritas anggaran diharapkan mampu mewujudkan DPRD Jabar yang transparan, akuntabel, dan semakin dekat dengan masyarakat. (JM)
