PARLEMENTARIA

Komisi II DPRD Setuju Ada Realokasi Anggaran, Tapi dengan Syarat

×

Komisi II DPRD Setuju Ada Realokasi Anggaran, Tapi dengan Syarat

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi PPP sekaligus bagian dari Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hidayat Muslim mengaku tidak ada permasalahan dengan realokasi anggaran selama penggunaannya terukur dan akurat. (Foto: kapol.id/Amin R. Iskandar)

KAPOL.ID–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya akan kembali melakukan refocussing anggaran, seperti tahun lalu. Karena hal tersebut diyakini sebagai perintah Undang-undang, yang berlaku secara nasional.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin berujar bahwa realokasi anggaran akan menyentuh anggatan kegiatan-kegiatan rutin pemerintahan. Seperti anggaran makan dan minum karena selama pandemi Covid-19 banyak rapat yang diselenggarakan secara virtual.

“Kemudian kegiatan rapat di luar kantor pemerintahan, seperti sewa aula di hotel dan gedung lainnya, menjadi tidak ada. Sehingga dengan sendirinya anggarannya direalokasikan untuk penanganan Covid-19,” ujar Cecep.

Menanggapi kemungkinan terjadinya realokasi anggatan, Ketua Fraksi PPP yang juga bagian dari Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hidayat Muslim mengaku pihaknya sangat setuju. Tetapi dengan syarat realokasi anggaran tersebut terukur dan akurat.

Karena itu, Hidayat Muslim mendorong pemerintah daerah untuk melakukam kajian, menyusun rencana strategis, dan menetapkan skala prioritas. Sehingga anggaran penanganan Covid-19 jelas pemanfaatannya.

“Contoh, selama ini isu sentralnya selalu berpikir pasien yang dirawat di rumah sakit: oksigennya tidak ada, ruang kelasnya penuh. Apakah terpikir juga mereka yang isolasi di rumah, penangannya seperti apa?” terang Hidayat Muslim.

Kalau menghitung jumlah, lanjut Hidayat Muslim, boleh jadi warga terkonfirmasi positif Covid-19 yang isolasi mandiri lebih banyak. Menurutnya, hak mereka semestinya sama dengan pasien di rumah sakit.

Di samping itu, perkara yang tidak kalah pentingnya adalah penanganan pemulihan ekonomi setelah Covid-19. Dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus berpikir ke depan.

“Berarti, apa yang menjadi realokasi anggaran hari ini harus jelas, bahwa harus seperti apa penangan pemulihan ekonomi di samping penanganan kesehatan. Karena dampaknya akan sangat besar,” lanjutnya.

Hidayat Muslim sendiri berpikir bahwa hampir 80 persen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adalah petani, dengan jejaring usahanya berbasis UMKM; maka sektor tersebutlah yang mestinya menjadi prioritas pemerintah.

“Intinya, Komisi II dengan tegas mendorong pamerintah untuk berpikir ke depan, bagaimana caranya membangkitkan dan menyelamatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya,” tandasnya.