Sulitnya Membendung Politik Uang

TASIKMALAYA, (KAPOL). – Bawaslu akan melakukan pemetaan kerawanan di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 mendatang. Diprediksi politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi potensi pelanggaran. 

Demikian dikatakan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja saat Seminar Nasional ‘Bawaslu dan Penegakan Hukum Menuju Peradilan Pemilu’ yang digagas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tasikmalaya di Aula STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, Senin (23/12/2019).

“Keduanya masih menjadi penyakit utama terutama politik uang. Berulang kali kita menindaklanjuti kasus, namun kadang saksi kabur, atau kurang lengkap barang bukti,” ujarnya.

Ia berharap mahasiswa menjadi motor dalam menggugah kesadaran masyarakat agar tidak larut dalam politik uang. Sebab terkadang masyarakat sendiri yang meminta kepada calon kepala daerah.

“Kita berharap mahasiswa, atau BEM-nya ikut bergerak terkait politik uang. Sekaligus mencari tahu siapa yang akan dipilihnya,” katanya.

Terkait netralitas ASN, baik camat ataupun kades perlu dipantau bersama. Sebab selama ini dianggap cukup efektif dalam mengampanyekan calon tertentu.
“Kami berharap hal itu tidak terjadi di Pilkada 2020 Kabupaten Tasik,” katanya.

Pada kesempatan tersebut hadir lebih dari seratus mahasiswa. Salah satu narasumber lainnya Ketua STIA YPPT Priatim
DR. Ani Heryani memberikan materi dari perspektif lain. (KP-11)***